Myindonesianews.online — Yogyakarta — 26 Desember 2024 – Asosiasi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APS PPKn PTM) sukses menyelenggarakan webinar bertajuk “Pendidikan Antikorupsi: Tantangan dan Peluang di Era Society 5.0”. Kegiatan ini menghadirkan dua pembicara ahli di bidangnya, yakni Efi Miftah Faridli, M.Pd., Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) sekaligus dosen PPKn UMP, serta Suyitno, M.Pd., Koordinator Mata Kuliah Keilmuan (MKI) PKn Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan penyuluh antikorupsi “Sahabat Integritas Jogja Istimewa”.
Webinar yang dipandu oleh Abdurrahman Darojat, M.A., sebagai moderator ini berhasil menarik partisipasi yang luas dari berbagai kalangan. Peserta terdiri dari dosen PPKn di lingkungan PTM, guru Pendidikan Pancasila, mahasiswa, serta praktisi pendidikan antikorupsi. Mereka mengikuti acara ini melalui platform Zoom dan siaran langsung di YouTube, menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap tema yang diangkat.
Ketua APS PPKn PTM, Dikdik Baehaqi Arif, M.Pd., dalam sambutannya, menegaskan pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai langkah strategis untuk membangun generasi yang berintegritas.
“Korupsi adalah ancaman serius bagi keberlangsungan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus menjadi perhatian utama kita sebagai pendidik, pemikir, dan praktisi PPKn,” ujarnya.
Dalam paparannya, Suyitno menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memberantas korupsi. Ia berbagi pengalaman terkait penelitian Desa Integritas yang menunjukkan bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan korupsi. Selain itu, ia juga menyampaikan pencapaiannya dalam menyusun 12 buku pendidikan antikorupsi untuk tingkat SD hingga SMA.
Efi Miftah Faridli menambahkan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar sebagai pusat pendidikan dan penelitian. Dosen dan mahasiswa, katanya, adalah agen perubahan yang dapat memimpin gerakan antikorupsi melalui penelitian, advokasi, serta aksi sosial.
Salah satu inisiatif konkret yang diungkapkan adalah pengembangan mata kuliah literasi antikorupsi di Program Profesi Guru (PPG) dan pelaksanaan proyek pendidikan antikorupsi di sekolah. Tahun ini, tiga kelompok mahasiswa dari UAD berhasil mengimplementasikan program ini di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta, SMPN 10 Purwakarta, dan SMA Bina Insan Mandiri Nganjuk.
Di akhir sesi, Suyitno mengajak seluruh peserta untuk terus berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. “Kita semua memiliki peran penting. Dengan sinergi antara akademisi, pendidik, dan masyarakat, pemberantasan korupsi dapat menjadi gerakan nasional yang berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui webinar ini, APS PPKn PTM berharap dapat mendorong lahirnya inovasi dan sinergi baru dalam pendidikan antikorupsi, khususnya di era Society 5.0, di mana teknologi menjadi alat utama untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. (Sumardiyono)
