Myindonesianews.online – Jakarta – Kepercayaan publik terhadap Polri meningkat menjadi 69,35 persen pada akhir 2022. Hal itu berdasarkan hasil Survei Politik Indonesia (Survei Indopol).
“Persepsi publik terhadap kinerja Polisi pada akhir tahun 2022 menunjukkan tingkat kepercayaan publik sebesar 69,35 persen, meningkat dari hasil survei Indopol pada November 2022 yang menunjukkan tingkat kepercayaan sebesar 60,98 persen,” kata Direktur Eksekutif Indopol Survey, Ratno Sulistiyanto, pada Rabu, 4 Januari 2023.
Menurut Ratno, ada beberapa faktor yang menyebabkan naiknya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Salah satunya adalah kenaikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi dari 63,99 persen di bulan November 2022 menjadi 70,72 persen pada bulan Desember 2022, hampir mencapai posisi tertinggi 72,93 persen pada bulan Januari 2022.
Menurut Ratno, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi yang naik dari 63,99 persen di bulan November 2022 menjadi 70,72 persen pada bulan Desember 2022 telah membuka dan menutup Tahun 2022 dengan sangat baik. Kepercayaan publik tercermin pula pada bidang-bidang kehidupan lainnya seperti penegakan hukum (64,68 persen), penyelenggaraan demokrasi (70,93 persen), dan pemberantasan korupsi (55,65 persen).
Jawa Tengah-DIY (90 persen), Jawa Timur (77 persen), Sulawesi (74 persen) dan Bali-NTB-NTT (71 persen) memiliki tingkat kepercayaan paling tinggi terhadap pemerintahan Jokowi.
“Kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi berdampak pada kepercayaan publik terhadap kinerja Polri. Ini tidak terhindarkan karena Polri merupakan bagian dari aparatur pemerintah,” ujar Ratno.
Selain itu, adanya intervensi kebijakan Polri melalui program Quick Wins juga mempengaruhi peningkatan kepercayaan publik terhadap kepolisian dalam dua bulan terakhir.
Menurut publik, lima kegiatan yang paling bermanfaat bagi masyarakat adalah peningkatan kepuasan terhadap pelayanan publik Polri, pengurangan praktik pungli, peningkatan respon cepat terhadap aduan melalui akun resmi Polri, peningkatan kegiatan sambang oleh Bhabinkamtibmas, dan penerapan tilang elektronik (ETLE).
“Ketiga, optimisme publik terhadap kemampuan Polri dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum terkini (dalam survei Indopol berada di angka 68,7%), terutama kasus yang melibatkan petinggi Polri sendiri,” ujar Ratno.
Menurut Ratno, dapat disimpulkan bahwa Polri telah melakukan usaha perbaikan baik internal maupun eksternal untuk mengembalikan kepercayaan publik setelah enam bulan terakhir ditimpa beberapa kasus yang merusak kepercayaan publik terhadap kepolisian, seperti pembunuhan Brigadir Josua, tragedi Kanjuruan, dan terlibatnya oknum mantan Kapolda dalam kasus narkoba.
“Serangkaian kasus selama paruh kedua 2022 merupakan cobaan terberat sepanjang sejarah Polri,” ujar Ratno.
Namun, berkat respon terukur dan upaya-upaya tersebut, di penghujung tahun 2022, Kepolisian Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan publik.
“Setelah mengalami cobaan terberat dalam sejarahnya, Kepolisian Indonesia berhasil kembali mendapat kepercayaan publik. Kita harus terus menjaga kepercayaan ini di tahun-tahun mendatang, karena keberadaan Polisi sangat dibutuhkan untuk menjaga ketertiban umum dan rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujar Ratno.
Metode Multistage Random Sampling digunakan oleh Indopol Survey dalam survei tingkat kepercayaan terhadap Kepolisian Indonesia untuk mengambil sampel.
Survei tingkat kepercayaan terhadap Kepolisian Indonesia menggunakan metode Multistage Random Sampling dengan 1240 responden tersebar proporsional di 34 provinsi Indonesia. Margin of Error adalah ± 2.85% dengan tingkat kepercayaan 95% dan wawancara dilakukan pada tanggal 14 – 23 Desember 2022.
Data survei Indopol dikumpulkan selama 1,5 bulan setelah pelaksanaan Program Quick Win pada tanggal 14-23 Desember 2022, yang merupakan data survei terbaru yang dapat dibandingkan dengan lembaga survei lainnya.RED
