Myindonesianews.online – Jakarta – Mahasiswa Papua Barat melakukan aksi demo mendesak Kementrian Perhubungan agar segera mengaktifkan operasi pelabuhan antar distrik desa pesisir Kabupaten Papua Barat.
“Kami meminta atau mendesak Kementrian Perhubungan segera mengaktifkan atau mengoperasikan Pelabuhan ASDP antar Distrik, desa dan Kabupaten yang ada di Kabupaten Fak-fak Kampung Kiat Porum. Pelabuhan tersebut di bangun 13 tahun yang lalu namun hingga kini belum di operasikan (vakum)”Kata boymasa dalam keterangannya pada Kamis (16/2/2023).
Tidak di ketahui pasti alasan kenapa hingga kini pelabuhan tersebut belum ada pelayanan. Namun Kementrian Perhubungan berdalih bahwa persoalannya diduga ada pada belum terselesaikannya hak tanah adat.
Masyarakat setempat yang di atasnya di bangun akses jalan utama menuju pelabuhan tersebut, hal itu di sampaikan oleh pihak Kementrian Perhubungan saat audiensi dengan Kordinator Aksi Jusman dan Kordinator Konferensi Mahasiswa Papua Moy Boymasa di Gedung Kementrian Perhubungan RI Kamis siang.
Hal tersebut di sampaikan oleh pihak Kementrian Perhubungan pada saat audiensi dengan Kordinator Aksi Jusman dan Kordinator Konferensi Mahasiswa Papua Moy Boymasa di Gedung Kementrian Perhubungan RI Kamis siang kepada wartawan (16/2/2023)
Selanjutnya,Kordinator Konferensi Mahasiswa Papua Jusman,. Mengatakan, Visi Pembangunan hukum di Indonesia mewujudkan negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan rakyat dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia.
Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai pandangan searah yang di sampaikan melalui orasi ilmia mahasiswa Papua Barat hari ini yang kami simpulkan beberapa poin pernyataan sikap sebagai tuntutan kami.
Jusman juga mengatakan, masyarakat melalui kami mahasiswa ini meminta kepada Kementrian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Fak-fak untuk segera aktifkan operasi pelabuhan ASDP yang ada di Kampung Kiat Porum Kabupaten Fak-fak Propinsi Papua Barat dan berikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menambahkan,”Kami meminta kepada Kementrian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Fak-fak segera tindak lanjuti Penyelesaian hak tanah adat yang di gunakan untuk bangunan pelabuhan ASDP tersebut”ujarnya.
“Kami meminta kepada KPK segera Periksa alasan di balik fakumnya pelabuhan ASDP tersebut pada dinas Perhubungan Kabupaten Fak-fak”sambung Jusman.
Mahasiswa juga mendesak meminta kepada Kementrian Perhubungan agar segera melakukan pemeriksaan terhadap kontraktor yang memegang tanggungjawab atas bangunan pelabuhan ASDP kampung Kiat Porum Fak-fak.
KPK juga diminta segera lakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang bersangkutan dan lakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan ASDP Kampung Kiat Porum yang Fakum bertahun-tahun setelah di bangun.
Kepada Kementrian dalam Negeri diharapkan bertindak tegas copot pejabat-pejabat Papua yang diduga tidak bertanggung jawab mengelola aset negara dan memanfaatkannya untuk peningkatan pelayanan dan kemajuan ekonomi sosial kemasyarakatan.
“Kami minta kepada DPR RI dan DPRD Kabupaten Fak-fak agar bertanggung jawab kawal aspirasi dan mendampingi masyarakat Kampung Kiat Porum menyelesaikan Hak Tanah adat lahan bangunan Pelabuhan ASDP yang di maksudkan”pungkasnya.
RED
